Siarannusantara— Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Akselerator Negeri yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-Sumatera dan berlangsung di Ballroom Wyndham OPI Jakabaring pada Sabtu (25/4/2026).
Menurut Herman Deru, forum tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap arahan dari pemerintah pusat, sekaligus memperkuat koordinasi antardaerah. Ia menilai kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan perspektif penting dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan di daerah.
“Kegiatan ini sangat positif. Selain mendengarkan arahan dari Wamendagri, kita juga bisa berdiskusi dan bertukar gagasan dalam Forum Akselerator Negeri,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang terhormat bagi para kepala daerah untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing. Ia juga mengingatkan pentingnya kepastian regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan fiskal seperti dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kami di daerah tidak bisa sembarangan membuat kebijakan hanya demi meningkatkan pendapatan tanpa payung hukum yang jelas. Karena itu, kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan pembangunan di Sumatera yang berbeda dengan Pulau Jawa, terutama dalam aspek infrastruktur. Dengan wilayah yang luas dan tuntutan masyarakat yang tinggi, diperlukan perhatian khusus agar pembangunan dapat berjalan merata.
“Kami berharap Kemendagri dapat memberikan solusi agar pelayanan pembangunan di daerah tetap optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Bima Arya menjelaskan bahwa forum ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah melalui sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Ia mengakui bahwa berbagai aspirasi dan tantangan sering disampaikan oleh para kepala daerah kepada Kemendagri.
“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah. Pendekatan kewilayahan, khususnya di Sumatera, menjadi fokus utama, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dan penguatan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera.
(der)
