Siarannusantara— Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang, memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Palembang pada Senin (4/5/2026). Rapat ini melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemerintah Kota Palembang.
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia meminta seluruh pihak untuk terbuka dan bekerja bersama tanpa ego sektoral.
“Palembang adalah wajah Sumatera Selatan. Apa yang terjadi di sini mencerminkan kinerja kita bersama. Karena itu, penanganannya harus serius, cepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Untuk mempercepat penanganan, Gubernur menginstruksikan sejumlah langkah konkret. Salah satunya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui keputusan gubernur yang melibatkan Balai Besar dan Pemkot Palembang, guna memperkuat koordinasi sekaligus memangkas birokrasi.
Selain itu, pemantauan di titik-titik rawan banjir akan diperkuat melalui sistem CCTV agar respons di lapangan lebih cepat dan tepat. Pemerintah juga akan mengoptimalkan fungsi pompa air serta melakukan perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak pembangunan tiang LRT.
Gubernur turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap penimbunan lahan serta penertiban bangunan yang tidak sesuai aturan. Ia juga meminta pemetaan kewenangan penanganan di titik-titik rawan banjir dilakukan secara jelas apakah menjadi tanggung jawab pemerintah kota, provinsi, atau pusat agar tidak terjadi lagi keterlambatan di lapangan.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah jangka pendek. Upaya tersebut meliputi revitalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, pembangunan pompa pengendali banjir, serta pemasangan CCTV pada sistem drainase.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik genangan yang berada dalam kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi tantangan dalam mendukung sistem resapan air di kota tersebut.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). (der)
