SiaranNusantara – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi resmi terkait isu rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang tengah menjadi sorotan publik terkait isu Pengadaan Meja Biliar DPRD Sumsel.
Klarifikasi Tahapan Perencanaan Fasilitas Rumah Dinas
Menanggapi pemberitaan yang beredar, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan guna memastikan transparansi informasi. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, rencana pengadaan meja biliar tersebut belum masuk ke tahap pembelian barang.
“Terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan media. Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta klarifikasi mengenai rencana pengadaan tersebut,” ujar Andie Dinialdie saat memberikan keterangan kepada awak media. Langkah ini diambil sebagai respons atas perhatian besar masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Pertimbangan Fungsi Nonformal dan Jabatan di POBSI
Andie Dinialdie menjelaskan bahwa rumah dinas pimpinan sering kali menjadi tempat penerimaan tamu secara informal. Sebagai sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan, fasilitas tersebut awalnya dipertimbangkan untuk mendukung aktivitas saat menerima komunitas atlet maupun tokoh olahraga biliar.
Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan pengadaan fasilitas negara. Pihaknya berjanji akan mengkaji kembali urgensi pengadaan tersebut berdasarkan prinsip efisiensi.
Analisis Transparansi Anggaran dan Respon Publik
Isu pengadaan fasilitas hobi di lingkungan dinas sering kali menjadi titik sensitif bagi publik di Sumatera Selatan. Secara historis, pengawasan ketat dari media dan masyarakat terhadap aset daerah menuntut pejabat publik untuk lebih selektif dalam merencanakan anggaran operasional yang bersifat penunjang non-struktural.
Andie Dinialdie memastikan bahwa rencana ini bersifat dinamis. “Jika nantinya dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka rencana pengadaan tersebut bisa saja ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya menutup keterangan.(put)
