SiaranNusantara — Langkah besar menuju kemandirian ekonomi daerah mulai digerakkan secara nyata dari ruang parlemen Bumi Sriwijaya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie, S.E., M.M., menegaskan komitmen penuh pihak legislatif untuk mengawal ketat rencana penerbitan obligasi daerah sebagai jalur alternatif pendanaan infrastruktur.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung saat menghadiri agenda Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Aston Palembang pada Selasa (19/05/2026). Forum strategis ini secara khusus membedah kesiapan regulasi serta finansial Sumsel untuk menjadi pelopor nasional.
Bagi Anda warga Sumatera Selatan, pengawalan ketat dari pihak legislatif ini menjadi jaminan yang sangat penting. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan dewan, setiap rupiah yang dikumpulkan lewat instrumen investasi ini dipastikan tidak akan melenceng dan benar-benar dipakai untuk membangun fasilitas publik di sekitar kita.
Memutus Ketergantungan Anggaran Pusat Menuju Fiskal Mandiri
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., menjelaskan bahwa langkah berani ini diambil sebagai strategi progresif untuk mengurangi ketergantungan kas daerah terhadap kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Terlebih, saat ini ruang gerak daerah cukup terbatas akibat kebijakan pengetatan anggaran.
“Penerbitan obligasi daerah ini bukan sekadar urusan mencari pinjaman modal biasa, melainkan sebuah bentuk nyata dari kemandirian fiskal daerah kita,” tegas Andie Dinialdie di sela-sela forum nasional tersebut.
Pihak legislatif berjanji akan membuka ruang pengawasan yang sangat ketat di setiap tahapan proses perencanaan hingga realisasinya. Hal ini dilakukan agar seluruh pelaksanaan instrumen keuangan baru ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan langsung berdampak instan pada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
Sinergi Bersama Eksekutif dan Penguatan Payung Hukum Nasional
Sejalan dengan pandangan legislatif, Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang hadir didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang juga menyatakan kesiapan penuh eksekutif untuk mempelajari skema ini secara serius agar Sumsel bisa menjadi teladan nasional. Pemerintah daerah mengakui perlu kerja keras untuk memperluas literasi instrumen keuangan ini kepada publik.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menaruh harapan besar agar hasil diskusi di Palembang ini mampu memperkaya draf naskah akademis. Dokumen komprehensif tersebut nantinya akan diserahkan kepada DPR RI sebagai landasan utama penyusunan Undang-Undang yang mengatur obligasi daerah di Indonesia.
“DPRD Sumsel akan memastikan bahwa regulasi yang dilahirkan nanti benar-benar berpihak pada kepentingan pembangunan daerah dan aman bagi iklim investasi publik,” pungkas Andie Dinialdie.
Agenda berskala nasional ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi lembaga negara, mulai dari Pimpinan V BPK RI Boby Adityo Rizaldi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. H. Agus Fatoni, hingga para Bupati dan Walikota dari seluruh penjuru Sumatera Selatan.(put)
