SiaranNusantara – Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie mengambil langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Sumatera Selatan. Pimpinan legislatif Bumi Sriwijaya ini secara proaktif mengikuti program Pelatihan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang digelar langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari Kamis (11/06/2026).
Menariknya, dalam kegiatan nasional yang berlangsung di Jakarta tersebut, Andie Dinialdie tampak hadir didampingi oleh sang istri yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Istri Anggota DPRD (IKATRI) Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran pasangan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis terbaru KPK yang sengaja membidik lingkungan keluarga terdekat pejabat publik.
Menjadikan Keluarga sebagai Benteng Moral Utama Pejabat Publik
Lembaga antirasuah menilai bahwa keluarga memiliki andil yang luar biasa besar sebagai benteng pertahanan moral pertama bagi para penyelenggara negara. Melalui kedekatan emosional di rumah, para pasangan diharapkan mampu menjadi pengingat setia agar pejabat publik terhindar dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik koruptif.
Langkah preventif yang ditempuh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie ini tentu menjadi angin segar sekaligus harapan baru bagi Anda seluruh warga lokal Sumatera Selatan. Komitmen ini krusial di tengah besarnya tanggung jawab legislatif dalam mengawal ketat penggunaan dana anggaran pembangunan daerah agar benar-benar tersalurkan ke fasilitas publik masyarakat banyak.
Masuk Rutan KPK dan Susun Rencana Aksi Nyata untuk Sumsel
Selama jalannya program PAKU Integritas, para pimpinan daerah tidak hanya disuguhi teori hukum di dalam kelas. Mereka ditantang mengikuti sesi pembelajaran interaktif yang cukup menyentak, mulai dari mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) KPK, melihat proses penanganan perkara, hingga berdialog langsung dengan juru bicara lembaga antirasuah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa jabatan pimpinan legislatif dan pimpinan daerah adalah amanah besar murni untuk melayani masyarakat, bukan ajang mencari keuntungan pribadi. Penguatan karakter ini menjadi krusial mengingat data KPK mencatat ratusan perkara korupsi yang telah menjerat unsur kepala daerah dan anggota legislatif di tingkat nasional selama ini.
Pasca-pelatihan intensif ini, para peserta diwajibkan menyusun rencana aksi nyata yang akan langsung diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing. Langkah konkret ini diharapkan mampu mendongkrak reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta membangun budaya kesederhanaan dan kejujuran di lingkungan kerja pemerintahan daerah Sumatera Selatan.(put)
