SiaranNusantara – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan komitmen penuhnya dalam menggenjot roda perekonomian masyarakat kelas bawah melalui percepatan pelaksanaan Program Keluarga Maju (PKM) Tahun 2026. Program pemberdayaan berskala makro ini dirancang sebagai salah satu skema unggulan Bupati dan Wakil Bupati Muba untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mendongkrak indeks taraf hidup warga di Bumi Serasan Sekate.
Komitmen strategis tersebut dipaparkan secara lugas oleh Bupati Musi Banyuasin, H. M. Toha Tohet, S.H., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Rapat Serasan Sekate, pada hari Senin (22/06/2026).
“Ini bukan sekadar program, tetapi tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Seluruh jajaran harus kompak, serius, dan hadir memberikan pelayanan terbaik. Program yang dijalankan harus tepat sasaran, tepat manfaat dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Toha Tohet di hadapan jajaran kepala dinas.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah pengampu untuk mengesampingkan ego sektoral, memperkuat koordinasi teknis, serta mempercepat seluruh tahapan administrasi pelaksanaan. Hal ini krusial demi menjamin setiap stimulus bantuan yang disalurkan mampu bertindak sebagai stimulan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkala.
Integrasi Program dan Pengawasan Berlapis
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Musi Banyuasin, Kyai H. Abdur Rohman Husin selaku Ketua TKPK Kabupaten Muba, menggarisbawahi pentingnya keterpaduan intervensi program antar-satuan kerja. Pola intervensi yang berjalan secara parsial dinilai tidak akan efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan secara permanen.
“Penguatan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan sehingga pelaksanaan program dapat terukur, akuntabel dan memberikan hasil yang optimal,” papar Wabup Abdur Rohman Husin.
Transparansi Anggaran dan Distribusi Kuota 4 Dinas Pengampu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muba, Dr. H. Mursalin, S.E., M.M., membeberkan bahwa Pemkab Muba telah mengunci alokasi pagu anggaran daerah sebesar Rp47,95 miliar khusus untuk menopang kesuksesan operasional PKM Tahun 2026.
Mursalin menjelaskan bahwa PKM merupakan jaring pengaman sosial berbasis pemberdayaan keluarga dengan target sasaran masyarakat rentan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) klaster Desil 1 sampai dengan Desil 5. Saat ini, dokumen persiapan teknis di lapangan diklaim telah menyentuh angka 90 persen dan sedang memasuki tahap finalisasi petunjuk teknis (juknis) operasional.
Untuk menjamin asas akuntabilitas informasi, berikut adalah rincian peta distribusi target 6.455 penerima manfaat Program Keluarga Maju di Kabupaten Muba untuk tahun anggaran 2026:
| Instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Jenis Stimulus / Intervensi Program | Target Volume Penerima Manfaat |
| Dinas Sosial (Dinsos) | Penyaluran Paket Bantuan Modal Usaha Mandiri | 3.920 Keluarga Penerima |
| Dinas Koperasi dan UKM | Fasilitasi Pengembangan Skala Usaha Mikro | 2.300 Pelaku Usaha |
| Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | Pelatihan Keterampilan Kerja Teknis Produktif | 35 Angkatan Peserta |
| Dinas Pendidikan & Kebudayaan | Kucuran Bantuan Dana Pendidikan Akses Adil | 200 Siswa/Penerima |
| TOTAL TARGET INTERVENSI | Pemberdayaan Berbasis Kesejahteraan Keluarga | 6.455 Target Sasaran |
Menuju Panggung Penilaian Pembangunan Nasional
Lebih dari sekadar program pengentasan kemiskinan lokal, PKM 2026 kini mengemban misi kehormatan daerah. Menyusul keberhasilan Kabupaten Musi Banyuasin menyabet predikat Kabupaten Terbaik I Provinsi Sumatera Selatan pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026, inovasi PKM didapuk menjadi menu utama yang akan diuji pada Penilaian Tahap II Tingkat Nasional.
Skema PKM akan diteliti secara ketat oleh Tim Penilai Nasional, terutama menyangkut aspek konsistensi keselarasan program dengan RPJMD, validitas filter data berbasis DTSEN, hingga kalkulasi dampak riilnya terhadap penurunan grafik kemiskinan daerah.
“Tahun 2026 menjadi tahap pembuktian bahwa Program Keluarga Maju tidak hanya unggul dalam perencanaan, tetapi juga mampu menunjukkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” kunci Kepala Bappeda Muba Mursalin.(put)
