SiaranNusantara – Rencana pengadaan sejumlah fasilitas mewah bernilai miliaran rupiah di lingkungan DPRD Sumatera Selatan dipastikan akan dibatalkan setelah menuai gelombang protes dari kalangan mahasiswa.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M Yansuri, saat menerima massa aksi dari organisasi Generasi Muda Institut (GMI) di halaman kantor DPRD Sumsel, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026. Yansuri, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar), menegaskan bahwa setiap rencana anggaran yang dinilai bermasalah dan tidak mendesak akan dianulir demi menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik.
Aksi demonstrasi ini dipicu oleh temuan rencana belanja dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP tahun anggaran 2025–2027 yang dinilai janggal. Para mahasiswa menyoroti sejumlah pengadaan fasilitas hiburan dan kebugaran yang dianggap tidak relevan dengan fungsi legislasi maupun pengawasan dewan.
Sorotan Tajam Terhadap Fasilitas Mewah
Dalam orasinya, Koordinator aksi GMI, Eko, memaparkan beberapa poin anggaran yang memicu kemarahan publik. Salah satu yang paling mencolok adalah rencana pembelian meja biliar senilai Rp335.900.000 untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel.
Fasilitas lain yang turut dikritik keras adalah pengadaan alat kebugaran atau gym untuk rumah dinas pejabat dengan nilai mencapai Rp395.000.000. Mahasiswa menilai bahwa menjaga kebugaran merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak sepatutnya dibebankan pada APBD di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Ketika fasilitas kebugaran dengan standar komersial diusulkan untuk rumah dinas, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kepekaan sosial serta etika penggunaan anggaran publik,” tegas Koordinator Lapangan GMI, Dodi.
Dugaan Pemborosan Anggaran
Selain meja biliar dan alat gym, massa juga membeberkan daftar rencana belanja lain yang dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran, antara lain:
- Pengadaan heat pump senilai Rp776.000.000.
- Lampu hias sebesar Rp604.664.300.
- Sound system senilai Rp200.000.000.
Massa menilai nilai pengadaan tersebut sangat fantastis. Misalnya, alat pemanas (heat pump) seharga hampir satu miliar rupiah biasanya digunakan untuk skala hotel atau rumah sakit, sehingga pemakaian untuk satu rumah dinas dinilai sangat tidak wajar.
Komitmen Pembatalan dan Evaluasi
Merespons tuntutan mahasiswa, M Yansuri memastikan aspirasi tersebut akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD Sumsel. Ia menegaskan integritas Banggar dalam menyaring usulan anggaran yang tidak masuk akal.
“Kalau memang ada anggaran yang bermasalah, tentu akan dibatalkan. Saya juga bagian dari Banggar DPRD Sumsel,” ujar Yansuri di hadapan demonstran.
Terkait desakan evaluasi terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) dan pimpinan DPRD lainnya, Yansuri menyarankan GMI untuk mengajukan surat resmi agar dapat diproses sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Ia juga membuka ruang dialog lebih lanjut untuk membahas transparansi APBD Sumsel agar tetap selaras dengan prinsip pemerintahan yang bersih.(put)
