Siarannusantara— Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Kondisi ini mendapat perhatian serius Komisi V DPRD Sumsel yang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel segera memetakan daerah-daerah rawan kebakaran sebagai langkah antisipasi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, H. David Hardianto Aljufri, mengatakan ancaman karhutla diperkirakan meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pihak harus diperkuat sejak dini.
“Karhutla menjadi perhatian khusus Komisi V. Insyaallah pada Selasa nanti kami akan menggelar rapat dengan BPBD Sumsel untuk membahas kesiapan menghadapi musim kemarau,” ujar David, Sabtu (1/8/2026).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat terkait, serta seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penanganan berjalan lebih efektif.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan karhutla harus menjadi prioritas pengawasan, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), dan Banyuasin.
“Daerah-daerah seperti OKI, Ogan Ilir, dan Banyuasin harus menjadi perhatian utama karena setiap tahun berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Selain kesiapan personel dan peralatan, David juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutla. Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk penanganan karhutla.
Menurutnya, anggaran tersebut perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan kota mengingat luasnya wilayah rawan kebakaran di Sumatera Selatan.
“Pemprov Sumsel memang telah mengalokasikan sekitar Rp2 miliar untuk penanganan karhutla. Namun persoalan ini tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi. Diperlukan dukungan dan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Komisi V DPRD Sumsel juga mendesak BPBD memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan titik api dan segera melakukan pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
“Kami meminta BPBD segera memetakan daerah-daerah rawan dan melakukan pemadaman sedini mungkin. Jangan sampai api membesar karena kita sudah memasuki musim kemarau, apalagi BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang,” ujar David.
Meski demikian, David menilai kondisi karhutla di Sumatera Selatan hingga saat ini masih relatif terkendali. Ia berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini mampu mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan berskala besar seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. (der)
