SiaranNusantara – Memasuki musim penerimaan siswa baru, kecemasan lama mengenai keadilan dalam mendapatkan kursi sekolah negeri kembali menyeruak ke permukaan. Banyak orang tua murid di berbagai wilayah padat penduduk kerap dibuat pusing oleh keterbatasan daya tampung fasilitas pendidikan yang tersedia. Kondisi ketimpangan kuota inilah yang setiap tahun memicu munculnya celah transaksi ilegal di bawah meja demi mengincar label sekolah favorit.
Jika praktik curang seperti ini terus dibiarkan tumbuh subur tanpa ada tindakan tegas, sistem zonasi maupun afirmasi yang sejatinya berniat baik justru akan kehilangan fungsinya. Kamu tentu tidak ingin melihat anak-anak yang murni berjuang dengan nilai rapor atau jarak rumah yang sah, malah tersingkir oleh kekuatan modal ataupun koneksi orang dalam.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen berskala besar dari seluruh elemen penentu kebijakan guna menutup rapat segala pintu intervensi terlarang tersebut. Transparansi mutlak menjadi satu-satunya jaminan agar iklim pendidikan di Bumi Sriwijaya bisa berjalan dengan lebih bermartabat, adil, dan bersih dari bayang-bayang pungutan liar.
Desakan Penambahan Rombel Khusus di Wilayah Padat Penduduk
Langkah strategis demi mengurai benang kusut ini disuarakan secara lantang oleh Ketua Komisi V Alwis Gani DPRD Sumsel. Politisi dari Partai Gerindra tersebut meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pendaftar lulusan SMP. Salah satu opsi mendesak yang ia tawarkan adalah penambahan rombongan belajar atau rombel di beberapa sekolah negeri tertentu.
Namun, Alwis Gani mengingatkan bahwa penambahan kapasitas daya tampung kelas ini tidak boleh dipukul rata secara menyeluruh di semua lembaga pendidikan. Kebijakan ini hanya boleh diprioritaskan bagi SMA negeri yang berada di kawasan padat penduduk dengan tingkat kepadatan pendaftar yang sangat ekstrem.
Usulan penambahan rombel tersebut bahkan telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Pendidikan serta Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah (BPMP). Tujuannya jelas, agar sekolah penyangga di area strategis tidak lagi kewalahan dan menumpuk calon siswa baru hingga memicu polemik sosial yang berkepanjangan setiap tahunnya.
Stop Praktik Titip Siswa dan Larangan Keras Intervensi Anggota Dewan
Di sisi lain, persoalan moralitas para pemangku kepentingan juga menjadi perhatian yang sangat serius bagi Komisi V. Alwis Gani DPRD Sumsel secara blak-blakan mengeluarkan imbauan keras yang ditujukan kepada seluruh pihak, tidak terkecuali bagi rekan sejawatnya sesama anggota legislatif. Ia meminta dengan sangat agar tidak ada lagi oknum pejabat yang nekat melakukan intervensi atau menitipkan nama calon siswa tertentu.
Menurutnya, tindakan titip-menitip tersebut merupakan hulu ledak yang sangat berbahaya karena berpotensi besar membuka ruang terjadinya pungutan liar dan permainan uang dalam proses seleksi. Jika seleksi akademis, nilai rapor, dan tes kemampuan akademik (TKA) tidak lolos, maka semua pihak harus berlapang dada menerima hasil tersebut secara terbuka tanpa mencari celah belakang.
Sebagai solusi jangka panjang mengatasi keterbatasan daya tampung negeri, dewan mendorong adanya integrasi sistem penerimaan bersama dengan pihak sekolah swasta. Melalui skema kerja sama resmi dengan Dinas Pendidikan ini, calon siswa yang gagal menembus kuota negeri bisa langsung dialihkan ke sekolah swasta tanpa harus kebingungan mencari tempat belajar yang berkualitas.(put)
