Siarannusantara— Tingginya angka anak putus sekolah (APS) di sejumlah daerah di Sumatera Selatan menjadi sorotan serius DPRD Sumsel. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama ribuan anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan, terutama saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, mengungkapkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi daerah dengan angka anak putus sekolah tertinggi di Sumsel, disusul Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 19 ribu anak di Muba tercatat putus sekolah dalam kurun tiga tahun terakhir. Angka tersebut merupakan akumulasi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, mulai dari transisi jenjang SD ke SMP hingga SMP ke SMA.
“Persentase terbesar terjadi saat transisi dari SMP ke SMA. Penyebab utamanya faktor ekonomi, kemudian disusul jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal siswa,” kata Alwis Gani, Jumat (24/7/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah wilayah Sumsel. Hingga kini masih banyak desa yang belum memiliki SMA maupun SMK, sehingga siswa harus menempuh perjalanan yang jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh minimnya sarana transportasi dan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak siswa memilih menghentikan pendidikan dan lebih mengutamakan membantu perekonomian keluarga.
Selain faktor ekonomi dan akses pendidikan, persoalan sosial juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka anak putus sekolah. Sebagian anak perempuan memilih menikah di usia muda, sedangkan anak laki-laki memilih bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Alwis juga mengingatkan agar setiap kebijakan di sektor pendidikan tidak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat, termasuk terkait besaran iuran komite sekolah.
“Jangan sampai karena biaya komite terlalu besar, orang tua memutuskan anaknya tidak sekolah lagi. Kalau angka anak putus sekolah terus bertambah, beberapa tahun ke depan akan muncul persoalan sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran dan kriminalitas,” tegasnya.
Sebagai upaya menekan angka anak putus sekolah, pemerintah saat ini mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
DPRD Sumsel berharap pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat menjadi solusi nyata untuk menekan angka putus sekolah sekaligus memastikan setiap anak di Sumsel memperoleh hak yang sama atas pendidikan. (der)
