Siarannusantara— Presiden Prabowo Subianto memutuskan menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) solar khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama para menteri bidang perekonomian yang dipimpin Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/7/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan itu diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan yang selama ini terbebani tingginya harga BBM nonsubsidi.
Menurut Airlangga, saat ini nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan harga khusus bagi kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT.
“Arahan Bapak Presiden, harga yang disepakati adalah Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2026).
Airlangga menjelaskan, harga keekonomian atau rata-rata biaya produksi solar dalam negeri diperkirakan mencapai Rp18.600 per liter. Selisih sebesar Rp3.600 per liter akan ditanggung pemerintah melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.
Menurutnya, penggunaan dana BPDP Sawit dimungkinkan karena lembaga tersebut memiliki ketersediaan dana yang cukup, sehingga subsidi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini BPDP memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebijakan tersebut. Jadi bukan menggunakan APBN karena harga minyak, solar, dan biodiesel sudah relatif berdekatan,” jelasnya.
Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran solar dengan harga khusus tersebut sebesar 400.000 ton untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional nelayan sekaligus menjaga produktivitas sektor perikanan nasional. (der)
