Siarannusantara— Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa sekaligus penyalur utama berbagai subsidi pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Dalam keterangannya, Senin (13/7/2026), Presiden menjelaskan bahwa pembentukan KDKMP bertujuan menghadirkan layanan ekonomi yang terintegrasi di setiap desa.
“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalamnya ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa dengan obat-obat generik yang harganya jauh lebih murah daripada apotek di kota. Akan ada logistik desa, gudang, cold storage supaya hasil panen petani tidak cepat rusak, serta berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan yang dialami masyarakat desa, khususnya petani. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak warga terpaksa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun biaya selama masa tanam.
Karena itu, Prabowo menekankan pentingnya kehadiran koperasi simpan pinjam di setiap desa yang mampu menyediakan pembiayaan dengan bunga rendah.
“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia optimistis keberadaan koperasi simpan pinjam di seluruh desa akan menjadi solusi untuk memutus praktik rentenir yang selama ini membebani petani dan masyarakat pedesaan.
Selain memperkuat akses pembiayaan, Prabowo juga menegaskan KDKMP akan menjadi pintu utama penyaluran berbagai barang bersubsidi dari pemerintah.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! Saya katakan ini harus! Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” tegas Presiden.
Dengan konsep tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga memastikan penyaluran subsidi pemerintah berlangsung tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. (der)
