SiaranNusantara – Tantangan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat tidak membuat langkah pembangunan di Bumi Sriwijaya menjadi lesu. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara berani menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi pelopor sekaligus role model nasional dalam pengimplementasian skema obligasi daerah.
Langkah taktis ini diungkapkan langsung oleh Herman Deru saat menghadiri pembukaan Sarasehan Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Aston Palembang pada Selasa (19/05/2026). Agenda besar ini secara khusus membedah instrumen investasi publik dan obligasi daerah sebagai jalur alternatif pembiayaan pembangunan.
Bagi masyarakat lokal di pelosok Sumatera Selatan, terobosan ini memegang peran yang sangat krusial. Ketika kas daerah mulai tertekan akibat efisiensi dana dari pusat, skema ini hadir sebagai jaminan agar proyek jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan di sekitar tempat tinggal Anda tetap berjalan tanpa penundaan.
Menjawab Kesulitan Anggaran dan Menuntaskan Janji ke Masyarakat
Gubernur Herman Deru tidak menampik bahwa saat ini banyak kepala daerah di Indonesia yang mengeluhkan minimnya ruang fiskal akibat adanya kebijakan pemotongan anggaran. Di sisi lain, setiap pemimpin daerah memikul beban moral dan tanggung jawab besar untuk merealisasikan janji-janji pembangunan kepada konstituennya.
“Kegiatan sarasehan bersama MPR RI ini tentu sangat kami nantikan. Ketika daerah menghadapi kesulitan akibat efisiensi anggaran, kita dituntut kreatif mencari alternatif pembiayaan agar program kerja yang telah disusun tidak menjadi mandek,” tegas Herman Deru dengan nada solutif.
Meski begitu, ia mengakui bahwa tingkat literasi masyarakat umum mengenai instrumen keuangan ini masih perlu ditingkatkan secara masif. Oleh karena itu, Pemprov Sumsel berkomitmen untuk menggandeng berbagai pihak agar edukasi mengenai manfaat investasi publik ini bisa dipahami dengan baik hingga ke lapisan bawah.
Dukungan Penuh dari Parlemen dan Lembaga Negara
Pilihan MPR RI untuk menempatkan pembahasan strategis ini di Sumatera Selatan bukan tanpa alasan kuat. Sinergi yang kokoh di tingkat regional dinilai menjadi modal utama yang membuat Sumsel dianggap paling siap secara infrastruktur birokrasi untuk mematangkan konsep investasi daerah tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menaruh harapan besar agar diskusi mendalam di Palembang ini mampu melahirkan rekomendasi yang konkret. Dokumen hasil sarasehan ini nantinya akan dijadikan bahan pengaya naskah akademis yang akan diserahkan langsung ke DPR RI.
“Hasil dari sarasehan di Sumsel ini akan menjadi dasar penting bagi DPR RI dalam melakukan pembahasan lebih lanjut untuk melegalkan regulasi obligasi daerah ini menjadi Undang-Undang di Indonesia,” terang Melchias Markus Mekeng.
Acara sarasehan tingkat nasional ini turut dikawal ketat oleh sejumlah tokoh penting negara, di antaranya Pimpinan V BPK RI Boby Adityo Rizaldi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. H. Agus Fatoni, serta jajaran Bupati dan Walikota dari seluruh wilayah Sumatera Selatan.(put)
