Siarannusantara — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Griya Agung, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki fase “metamorfosis”. Ia mendorong pola kepemimpinan yang lebih gesit, akseleratif, dan tetap akuntabel tanpa keluar dari koridor regulasi.
Menurutnya, berbagai aturan mandatory harus disikapi secara cermat, terutama yang berkaitan dengan sektor infrastruktur, pendidikan, serta pembatasan belanja pegawai yang kini semakin ketat.
“Belanja daerah dibatasi maksimal 30 persen. Ini menuntut kita untuk lebih inovatif dan adaptif agar program strategis tetap berjalan optimal. Kita juga harus selaras dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah penghubung antara kabupaten dan kota,” tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Deru juga menaruh perhatian serius pada kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada kesejahteraan guru, terutama dalam menghadapi bonus demografi.
Ia pun berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel agar daerah mampu berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Targetnya adalah menciptakan dampak besar bagi masyarakat dengan biaya yang efisien.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi capaian Sumatera Selatan yang dinilai cukup impresif. Ia menyoroti keberhasilan pengendalian inflasi, capaian penurunan stunting yang termasuk terbaik secara nasional, serta kapasitas fiskal daerah yang kuat, di mana PAD bahkan melampaui dana transfer dari pusat.
Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut terus dijaga dengan konsistensi dan integritas, serta menjauhi praktik korupsi demi mendukung visi Indonesia Maju.
Kegiatan Musrenbang ini ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama dalam merancang arah pembangunan Sumatera Selatan ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Tri Dewi Virgiyanti, para bupati dan wali kota se-Sumsel, Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
(der)
