SiaranNusantara – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menerima sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Mozaik 5 dan Mozaik 6 untuk area Tanjung Carat sebagai langkah krusial menjamin kepastian hukum lahan dan mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.
Penyerahan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dari Kementerian ATR/BPN tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sumsel pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026. Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa kejelasan status lahan merupakan fondasi utama dalam memulai perencanaan pembangunan fisik di lapangan. Meskipun masih terdapat tantangan terkait batas wilayah, dokumen administratif ini menjadi payung hukum yang kuat bagi kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Kepastian Hukum Lahan dan Digitalisasi
Dalam sambutannya, Herman Deru menyoroti pentingnya akurasi data pertanahan melalui transformasi layanan digital. Digitalisasi sertifikat tanah dinilai efektif untuk meminimalisir potensi sengketa lahan serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Ia mendorong masyarakat untuk turut aktif mensertifikatkan tanah mereka guna mendapatkan jaminan keamanan hukum yang serupa.
“Kepastian sertifikat tanah ini akan menjadi fondasi utama dalam pembangunan. Kami mengucapkan terima kasih atas langkah administratif yang telah dilakukan, karena penyerahan sertifikat Mozaik 5 dan 6 ini akan mempercepat pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujar Herman Deru.
Sinergi untuk Proyek Strategis Nasional
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel, Rahmat A. Ptnh, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan berbagai instansi mengingat Tanjung Carat merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Legalitas kepemilikan lahan yang sah sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi di wilayah tersebut.
Sebagai bentuk apresiasi atas kelancaran proses administratif ini, Gubernur Sumsel juga memberikan penghargaan kepada Kantor ATR/BPN Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin. Agenda ini turut dihadiri oleh GM Pelindo Regional II Palembang, Nunu Khusnul Khitam, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.(put)
