SiaranNusantara – Langkah serius diambil Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) untuk memastikan pembangunan jalan tol tidak jalan di tempat. Selasa (05/05/2026), Wakil Bupati Abdur Rohman Husen langsung mendatangi Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta guna mempercepat urusan pembebasan lahan yang masih mengganjal.
Agenda utama dalam Rapat Koordinasi ini adalah menuntaskan administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi. Proyek raksasa ini sangat vital bagi konektivitas dan denyut nadi ekonomi warga Muba ke depan.
”Kami terus kebut proses ini. Pembangunan tol ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga seluruh hambatan administrasi harus segera diselesaikan secepat mungkin,” tegas Wabup Abdur Rohman di hadapan peserta rapat.
Kendala Akta Jual Beli Jadi Penghambat Utama di Lapangan
Berdasarkan data dari BPPRD Muba, perjalanan administrasi ini memang menantang karena dari 108 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan, baru 12 yang dinyatakan lengkap. Masih ada 164 bidang tanah lainnya yang kini sedang dalam tahap verifikasi ketat agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari.
Plt Kepala BPPRD Muba, Noor Yosepth Zaath, mengungkapkan bahwa mayoritas warga belum melengkapi dokumen dasar seperti Akta Jual Beli (AJB). Padahal, dokumen ini adalah syarat mutlak untuk menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB nihil sebagai dasar pembebasan lahan tol.
Ketiadaan bukti transaksi hingga warga pemilik lahan yang tinggal di luar kota menjadi deretan hambatan yang ditemui tim di lapangan. Namun, Pemkab Muba tidak tinggal diam dan memilih untuk proaktif jemput bola memfasilitasi masyarakat agar proses dokumen ini segera tuntas.
Dukungan Aturan Daerah: Perbup Nomor 9 Tahun 2026
Komitmen Muba dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diperkuat dengan payung hukum lokal. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2026, pembebasan BPHTB diberikan sebagai bentuk insentif agar infrastruktur tol bisa segera dinikmati masyarakat.
Sinergi antara Pemkab Muba, ATR/BPN, dan pelaksana proyek kini semakin intens dilakukan agar pengerjaan fisik di lapangan tidak terhenti hanya karena urusan kertas. Jika konektivitas ini tersambung, Muba diprediksi akan menjadi hub ekonomi baru yang sangat diperhitungkan di Sumatera.
”Kami tidak hanya menunggu, tapi bergerak memfasilitasi masyarakat. Ini adalah kerja nyata daerah demi kelancaran pembangunan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga kita,” pungkas Noor Yosepth.(put)
