Siarannusantara— Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri Rapat Paripurna XXXVIII DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie.
Dalam laporannya, anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah M. Nasir menyampaikan bahwa Sumsel memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor sumber daya alam dan mineral, seperti batu bara dan gas bumi.
Menurutnya, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
Pansus memperkirakan potensi pendapatan daerah Sumsel pada 2026 dapat mencapai Rp2,47 triliun. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan dari alur sungai dan pelabuhan.
“Kami siap mengawal agar kegiatan pertambangan batu bara dan industri CPO dapat berkolaborasi dalam menyampaikan data secara benar. Selain itu, banyak BUMD yang perlu dievaluasi. Kami optimistis pendapatan daerah dapat mencapai target tersebut,” ujar M. Nasir.
Usai rapat paripurna tersebut, DPRD Sumsel melanjutkan Rapat Paripurna XXXIX dengan agenda penyampaian laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel.
Mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, Ir. Romiana Hidayati menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat. Di antaranya perbaikan jalan berlubang, normalisasi saluran irigasi untuk mengurangi banjir, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
“Kami berharap seluruh hasil reses dari setiap daerah pemilihan dapat diadopsi dan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Semoga laporan ini menjadi acuan yang baik,” katanya.
Rapat paripurna turut dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (der)
