SiaranNusantara – Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel bergerak agresif membidik sektor pertambangan dan perkebunan skala besar di Sumatera Selatan. Langkah taktis ini diambil guna melacak indikasi kebocoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) industri demi menutupi defisit anggaran akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat saat ini.
Pembahasan panas tersebut mengemuka dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, pada hari Senin (15/06/2026). Sektor PBBKB dinilai menjadi tumpuan krusial karena selama ini menjadi salah satu mesin pencetak pundi-pundi kas daerah terbesar di Bumi Sriwijaya.
Endus Jalur Pasokan BBM Alat Berat Perusahaan Besar
Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel M Hasan Haikal menegaskan, pihaknya kini memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM industri. Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini mendesak agar asal-usul pasokan solar untuk operasional alat berat di areal tambang dan kebun sawit dibuka secara transparan.
Kondisi lapangan ini tentu berdampak langsung pada kantong Anda dan warga lokal di pelosok Sumatera Selatan. Jika perusahaan raksasa menggunakan jalur pasokan BBM tidak resmi, otomatis daerah kehilangan hak pajaknya, padahal truk-truk muatan berat mereka setiap hari melintasi dan merusak aspal jalan umum kita.
Taruhan Triliunan Rupiah demi Pembangunan Fasilitas Publik
Bukan angka yang sedikit, catatan performa penerimaan dari sektor PBBKB Sumsel pada tahun 2025 lalu sukses menembus angka fantastis hingga Rp1,7 Triliun. Sesuai aturan main regulasi fiskal daerah, perolehan fulus dari pajak bahan bakar ini nantinya dibagi dengan skema gemuk, yaitu 70 persen untuk kas pemerintah kabupaten/kota dan 30 persen mengalir ke kas pemerintah provinsi.
Melihat besarnya taruhan dana tersebut, Pansus Pendapatan Daerah mendorong penguatan sinergi pengawasan ketat antara pemprov, instansi penegak hukum, hingga pihak distributor resmi. Menutup celah rembesan solar ilegal di area konsesi perkebunan dan tambang diproyeksikan menjadi kunci utama untuk mendongkrak realisasi PAD Sumsel di sisa tahun anggaran berjalan.(put)
