Siarannusantara— Sebagai langkah proaktif menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gubernur Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang menghadiri Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla serta Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Rabu (6/5/2026).
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa apel siaga karhutla tahun ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla.
Ia menyoroti posisi strategis Sumatera Selatan yang memiliki karakteristik lahan gambut dan kawasan perkebunan luas sehingga rawan terjadi kebakaran saat musim kemarau.
“Sumatera Selatan memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks. Namun kita patut bersyukur karena data menunjukkan tren luas karhutla terus menurun. Capaian ini harus dipertahankan melalui kerja keras, disiplin, dan kesiapsiagaan semua pihak,” tegas Djamari.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di Sumsel mulai berlangsung pada Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Karena itu, pemerintah meminta penguatan kesiapsiagaan di sejumlah wilayah rawan karhutla, di antaranya Ogan Ilir dan Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muara Enim, Lahat dan OKU Timur, Musi Rawas dan Muratara, serta OKU dan OKU Selatan.
Menko Polkam juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengendalian karhutla. Ia meminta seluruh jajaran Forkopimda, BPBD, dan stakeholder terkait untuk tidak menunggu api membesar sebelum melakukan penanganan.
“Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti di lapangan. Optimalkan sistem informasi data agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Usai apel, Gubernur Herman Deru bersama jajaran kementerian meresmikan Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 sebagai pusat koordinasi penanganan karhutla secara terpadu.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat juga menyerahkan bantuan senilai Rp2,8 miliar berupa perlengkapan pendukung pengendalian karhutla kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan empat kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan simulasi terpadu penanggulangan karhutla serta peninjauan gelar peralatan guna memastikan seluruh personel dan sarana pendukung berada dalam kondisi siap operasional menghadapi musim kemarau 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, para gubernur daerah rawan karhutla yang hadir secara virtual, serta kepala daerah dan OPD se-Sumatera Selatan. (der)
