Jakarta — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, bersatu menyuarakan harapan masyarakat di wilayah perbatasan.
Melalui audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), kedua daerah mengusulkan pembangunan dua jembatan penghubung strategis yang diyakini akan memperkuat konektivitas antar provinsi, dan mendorong kemajuan wilayah perbatasan.
Audiensi berlangsung pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2025, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menjelaskan bahwa pembangunan dua jembatan yang diusulkan akan menghubungkan Desa Labuhan Jaya (OKI, Sumsel) dengan Desa Labuhan Batin (Mesuji, Lampung). Kawasan Trans SP 3 Gajah Mati (OKI) dengan Kawasan Trans SP 8 KTM Mesuji (Lampung).
“Pembangunan jembatan ini sangat penting, untuk membuka akses layanan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya.” ujar H. Muchendi Mahzareki.
Kedua wilayah saat ini dipisahkan oleh Sungai Mesuji, sepanjang 220 kilometer yang bermuara di Laut Jawa. Meski telah terhubung oleh Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan Jembatan Way Mesuji di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), konektivitas antar wilayah pedesaan masih terbatas.
Senada dengan itu, Bupati Mesuji Lampung, Elfiana, menambahkan bahwa keberadaan jembatan ini akan memangkas waktu tempuh masyarakat, terutama dari OKI dan OKU Timur, ke berbagai fasilitas penting di wilayah Lampung.
“Jarak pintu tol dari Labuhan Batin ke Tol Way Kenanga hanya sekitar 14,8 KM, dan 23,9 KM ke Exit Tol Simpang Pematang. Konektivitas ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya bagi dua kabupaten, tapi juga antar provinsi.” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Staf Ahli Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PU, K.M. Arsyad, menyambut baik rencana pembangunan infrastruktur penghubung ini.
Ia menyarankan agar konektivitas ini dilihat dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan. “Karena kawasan ini juga merupakan wilayah transmigrasi, maka sangat memungkinkan dimasukkan dalam program prioritas nasional.” kata K.M. Arsyad.
Dirinya juga menegaskan tentang pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan readiness criteria dan studi kelayakan (feasibility study), sebagai syarat untuk masuk dalam program strategis nasional atau mendapatkan dukungan dari APBN.
